Tahun Ajaran Baru, New Normal, dan Pendidikan Berbasis STEAM

Kita mungkin masih asing dengan istilah STEAM (science, technology, engineering, art, and mathematics) yang beberapa kali pernah disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. STEAM adalah metode pembelajaran berbasis teknologi yang dikolaborasikan dengan sains, matematika, seni, dan rekayasa. Pendidikan berbasis STEAM menjadi penting karena mampu menjawab tantangan di masa depan.

Manusia zaman batu belajar dengan melukis di dinding gua menggunakan batu. Manusia era pertanian belajar menulis di atas kertas yang terbuat dari kulit hewan atau daun-daunan seperti papirus. Manusia era manufaktur belajar menggunakan kertas yang terbuat dari kayu. Di situlah segala sesuatu ditulis dan kemudian menjadi arsip yang masih dipakai hingga sekarang.

Bagaimana dengan manusia yang hidup di zaman yang sering disebut era digital? "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka bukan hidup di zamanmu," demikian nasihat yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Nasihat yang baik dan sangat logis ini mendorong kebutuhan untuk memodernisasi sistem pembelajaran kita. Kita tidak bisa menggunakan sistem dan metode pendidikan zaman manufaktur untuk diterapkan di era digital.

Mata Pelajaran Baru

Mulai tahun ajaran baru 2019/2020 ini, anak-anak Indonesia akan dikenalkan dengan mata pelajaran baru dengan nama Informatika. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 35, 36, dan 37 tahun 2018 yang ditandatangani di pengujung tahun 2018 yang lalu oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, Indonesia telah mengikuti langkah progresif negara-negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan mata pelajaran ini dalam kurikulum nasionalnya.

Baca juga: Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Pendidikan 4.0

Mata pelajaran Informatika yang dikembangkan adalah pelajaran yang berbasis STEAM. Kenapa harus berbasis STEAM? Karena metode tersebut mengajak siswa untuk mengintegrasikan mata pelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran melibatkan enam keahlian utama bagi siswa di abad ke-21, yaitu kolaborasi, kreatif, berpikir kritis, berpikir secara komputasional, pemahaman budaya, serta mandiri dalam belajar dan berkarier.

Pembelajaran STEAM adalah langkah selanjutnya dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia nyata dan siap menghadapi persaingan global. Sebab, science, technology, engineering, art, and mathematics adalah mata pelajaran yang saling berkaitan dalam kehidupan keseharian kita. Keempat bidang itu saling terkait dan tak bisa berdiri sendiri. Namun, selama ini keempatnya dipelajari terpisah-pisah. Jadi, seolah-olah hanya bisa dipahami secara teori. Padahal keempatnya penting dikuasai oleh anak didik supaya mereka bisa memecahkan masalah dalam dunia kerja, masyarakat, dan dalam berbagai aspek kehidupan.

Menghadapi New Normal

Terhitung sejak Maret sebagian besar sekolah-sekolah mengadakan pembelajaran dalam jaringan (daring). Karena itu, sekolah-sekolah melakukan banyak persiapan dalam rangka memasuki tahun ajaran baru. Berkaca pada pengalaman pembelajaran dalam jaringan selama tiga bulan terakhir yang ternyata mengalami banyak kendala dan kekurangan, maka di tahun ajaran baru nanti pembelajaran dalam jaringan diharapkan lebih baik lagi.

Apa yang terjadi pada teknologi pendidikan setelah pandemi virus corona berakhir, sebagian akan bergantung pada kualitas teknologi itu sendiri. Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji menilai, pembelajaran jarak jauh di tengah wabah Covid-19 belum berjalan ideal. Di antaranya karena ada kecenderungan siswa diberikan PR yang ugal-ugalan. Kemudian, ada guru yang hanya merekam proses pembelajaran di kelas kemudian disebar ke ponsel siswa.

Baca juga: Wei Ji dan Krisis Kualitas Pendidikan

Model pembelajaran daring seharusnya berorientasi pada kemampuan siswa agar mampu memecahkan masalah, kritis, kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Guru harus jadi fasilitator dan motivator bagi siswa, bukan menjelaskan materi yang siswa bisa baca di buku atau cari di Google.

Dalam menghadapi tahun ajaran baru di era new normal saya menemukan beberapa poin penting yang sebaiknya disiapkan Pelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring .

Pertama, infrastruktur. Artinya, peralatan apa yang dipakai sekolah saat ini untuk pembelajaran jarak jauh. Apalagi di tahun ajaran baru PJJ dalam jaringan masih tetap diberlakukan. Oleh karena itu, infrastruktur yang digunakan oleh sekolah dan siswa harus sama. Jangan sampai lembaga pendidikan kurang informasi terkait infrastruktur yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran.

Kedua, infostruktur, yakni aplikasi atau platform apa yang digunakan untuk proses PJJ daring. Dengan keadaan seperti sekarang ini, maka aplikasi yang digunakan harus mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selain itu platform yang digunakan untuk siswa dan guru sebaiknya satu dan sama agar tidak membingungkan siswa.

Infostruktur juga menyangkut learning management system (LMS) yang sebaiknya dimiliki setiap satuan pendidikan. Namun, bagi sekolah yang belum mampu memilikinya dapat menggunakan Rumah Belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketiga, infokultur. Maksud dari infokultur PJJ daring memiliki prinsip any time, any where, dan any device. Any time adalah setiap siswa tidak harus belajar pada waktu yang sama dan mengerjakan hal yang sama. Any where adalah siswa dapat belajar di mana saja asal terkoneksi internet.

Sedangkan, any device maksudnya media yang digunakan sebaiknya multifungsi. Dalam pedagogi konvensional disebutkan media tersebut berfungsi menerima informasi seperti buku, TV maupun materi multimedia. Konsep ini tentunya berbeda dengan pedagogis konvensional yang hanya mengenal sinkronis learning, sedangkan di sini akan menggunakan asinkronis learning. Hal itu yang harus kita pahami dalam PJJ daring di tahun ajaran baru nanti.

Baca juga: Memperbaiki Kualitas Pendidikan Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Poin-poin yang disampaikan di atas merupakan pengejawantahan dari STEAM. Di era Industri 4.0 ini kebutuhan akan para inovator dan kreator menempati urutan utama. Untuk itu kurikulum harus disesuaikan. Pertama, penguatan kemampuan calistung sebagai fondasi pembelajaran pendidikan berbasis STEAM. Kedua, pemanfaatan teknologi secara optimal dalam pembelajaran kompetensi inti, yakni penalaran tingkat tinggi dan kemampuan 4K (Komunikasi, Kolaborasi, Kritis, dan Kreatif).

Tulisan ini pernah dimuat di kolom Detik.com pada 16 Juli 2020

Sumber gambar: amongguru.com

Beberapa Catatan Penting Dunia Pendidikan Indonesia Tahun 2020

Tahun baru 2020 diharapkan memberi semangat baru untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Akhir tahun 2019 tercatat berbagai harapan diarahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah kepemimpinan "Mas Menteri" Nadiem Makarim, seperti program "Merdeka Belajar" dan rencana membuat Cetak Biru Pendidikan Indonesia. Terkait hal itu, dalam diskusi singkat di kantor ditemani segalas kopi hitam Bersama dengan pemerhati dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji, dia memberikan beberapa catatan penting terhadap arah pembangunan pendidikan Indonesia di tahun 2020. Ada pun poin-poin itu sebagai berikut:

1. Kondisi pendidikan Indonesia

Melihat hasil beberapa kajian ilmiah baik dari luar negeri seperti PISA, World’s Most Literate Nations, TIMMS, PIRLS, Universitas 21, dan lain sebagainya, juga hasil dalam negeri seperti Ujian Nasional dan lain-lain menunjukkan selama hampir 20 tahun kondisi pendidikan Indonesia stagnan berada di posisi salah satu terbawah di dunia. Bahkan untuk urusan paling fundamental dalam pendidikan yaitu membaca.

Suatu kondisi menyedihkan dan memalukan mengingat anggaran besar yang telah dikeluarkan untuk mencerdaskan bangsa ini baik dalam bentuk APBN, APBD, bantuan luar negeri, maupun dana masyarakat. Kita harus bahu membahu memperbaikinya. Bukan mencari siapa yang salah, melainkan dari titik mana kita bergerak memperbaiki. Dengan demikian, langkah perbaikan akan berjalan tanpa beban karena tidak menutup-nutupi kondisi sebenarnya.

2. Membuat cetak biru pendidikan Indonesia

Setelah bertahun-tahun diusulkan perlunya sebuah cetak biru/blueprint/grand design pendidikan Indonesia, akhirnya Mas Menteri Nadiem Makarim menyatakan akan membuatnya dalam waktu 6 bulan ke depan. Suatu langkah patut diapresiasi karena ini adalah sebuah tonggak bersejarah bagi Indonesia dengan memiliki cetak biru pendidikan untuk pertama kalinya.

Blueprint ini oleh para pemerhati pendidikan disarankan agar masuk sebagai bagian dari Revisi UU Sisdiknas yang kebetulan sudah masuk prolegnas. Tujuannya, agar tidak hanya berhenti di Peraturan Pemerintah atau bahkan Peraturan Menteri. Selain itu, dalam menyusun cetak biru ini, hendaknya Kemdikbud membentuk tim yang juga melibatkan pihak luar Kemdikbud dan pemerintah daerah agar memiliki sudut pandang lain.

Cetak biru pendidikan ini harus menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 yang sangat berbeda dengan era sebelumnya yang bernuansa manufaktur atau pabrik. Di era sekarang yang dibutuhkan dunia adalah inovator-inovator dan kreator-kreator baru atau Nadiem-Nadiem baru.

Baca Juga: Kualitas Kepala Sekolah dan Guru Menentukan Kualitas Pendidikan

Kenapa dibutuhkan cetak biru pendidikan? Karena akan membantu semua pihak dalam menyusun program kerja sehingga tidak tumpang tindih atau bahkan bertolak belakang. Contoh: Kemdikbud mengeluarkan kebijakan zonasi dengan dalih agar tidak ada kastanisasi dalam pelayanan publik. Tetapi, nyatanya selama ini justru Kemdikbud yang membuat adanya kasta sekolah menggunakan istilah sekolah rujukan atau sekolah teladan.

Sebenarnya (ini) dibuat dalam kapasitas serapan anggaran yang tidak akan cukup untuk seluruh sekolah di Indonesia. Karena itu dibuatlah kasta tersebut agar sekolah dengan kasta tertentu berhak mendapatkan bantuan yang berasal dari DIPA Kemdikbud. Cetak biru ini akan menunjukkan sebenarnya total anggaran yang dibutuhkan untuk operasional dan perbaikan sekolah-sekolah se-Indonesia. Cetak biru ini harus dimulai dari kondisi nyata saat ini (poin nomor 1) dengan target tahun 2045 Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 dunia.

3. Tata kelola dan kualitas guru

Dari berbagai permasalahan muncul dalam tata kelola pendidikan Indonesia, mutu guru adalah salah satu yang paling krusial apalagi jika mengacu pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang telah dilakukan Kemdikbud. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

a. Dilakukan seleksi ulang, siapa-siapa saja yang layak berprofesi sebagai pendidik (tidak semua orang memiliki minat dan bakat sebagai pendidik). Karena jika dipaksakan hasilnya tidak maksimal dan berakibat buruk bagi generasi penerus bangsa.

b. Bagi para pendidik yang layak diberikan pelatihan dengan konsep dan strategi matang.

c. Guru harus memiliki Izin Praktik Mengajar dan diperbaharui secara berkala. Sebaiknya lisensi ini tidak dikeluarkan pemerintah semata melainkan melalui organisasi profesi guru atau sinergi keduanya

d. “Pabrik guru” alias LPTK yang harus ditransformasikan agar mampu mendidik calon guru yang sesuai dengan tantangan Revolusi Industri 4.0.

Baca Juga: Sudah Saatnya Ujian Nasional Dihapus

4. Keterbukaan akses pendidikan dan sinergi lembaga swasta

Sudah menjadi rahasia umum jika pendidikan di negeri ini tidak adil. Terdapat banyak kesenjangan dalam pendidikan kita. Jika demikian, apa saja yang bisa dilakukan:

a. Perketat Zonasi dengan tidak boleh ada penolakan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera dan berikan edukasi pada masyarakat bahwa pelayanan publik termasuk sekolah tidak boleh ada kastanisasi.

b. Karena kondisi keuangan negara belum cukup kuat memberikan pelayanan 100 persen, maka perlu dipertimbangkan kerja sama dengan pihak swasta daripada terus menerus membangun sekolah baru yang biaya pembangunan dan operasionalnya tinggi. Lebih baik bekerja sama dengan sekolah swasta yang sudah melayani daerah tersebut selama bertahun-tahun dari pada membangun sekolah baru.

Model kolaborasi ini sangat populer di berbagi belahan dunia dengan istilah Charter School. Intinya sekolahnya tanpa biaya bagi masyarakat, biaya 100 persen ditanggung pemerintah, namun pengelolanya adalah pihak swasta. Mutu pendidikan benar-benar dikawal ketat dan biayanya jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan membuka sekolah negeri baru yang butuh guru ASN, sarana dan prasarana baru, serta biaya operasional yang tinggi.

5. Mengurangi pengaruh politik dan peningkatan profesionalitas layanan

Salah satu problematika pendidikan Indonesia yang diotonomikan adalah tekanan politik dari kepala daerah misalnya pergantian kepala sekolah/pejabat dinas pendidikan yang dilakukan atas dorongan politik.

Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan sering kali merupakan bagian dari timses kepala daerah, atau pun penempatan personil yang tidak memiliki kapasitas serta kapabilitas dalam mengelola pendidikan. Untuk itu dapat menjadi sebuah alternatif jika pelayanan pendidikan bukan ditempatkan di bawah birokrasi pemerintah daerah melainkan berdiri sendiri seperti di Eropa, Amerika Serikat, maupun Australia.

Secara finansial mereka di bawah pemerintah negara bagian/provinsi tetapi pelakunya bukan ASN tetapi profesional dunia pendidikan yang disebut sebagai School Board/Dewan Sekolah yang ada masa jabatannya. Dewan Sekolah ini bisa dipilih oleh masyarakat atau ditunjuk pemerintah pusat dan atau daerah. Selain itu, mereka adalah para profesional di bidang pendidikan.

Baca Juga: Bekerja Menggunakan Gadget

6. Kurikulum sesuai kebutuhan zaman

Di era Industri 4.0 ini kebutuhan akan para inovator dan kreator menempati urutan utama. Untuk itu kurikulum harus disesuaikan menjadi seperti berikut: Penguatan kemampuan calistung sebagai fondasi pembelajaran Pendidikan berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Art Mathematic). Selain itu, pemanfaat teknologi secara optimal dalam pembelajaran Kompetensi inti; penalaran tingkat tinggi, serta kemampuan 4K (Komunikasi, Kolaborasi, Kritis dan Kreatif).

Kualitas Kepala Sekolah dan Guru Menentukan Kualitas Pendidikan

Meskipun terdapat banyak faktor, berbagai studi yang dilakukan satu dekade terakhir menunjukkan kepemimpinan di level sekolah menjadi salah satu faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi kualitas siswa. Kepemimpinan seorang kepala sekolah maupun para guru menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan kualitas peserta didik.

Tim peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat, melakukan observasi 1.800 sekolah di tujuh negara termasuk Brasil dan India. Mereka menemukan bahwa perbedaan antara sekolah dengan performa tinggi dan rendah hampir 50%-nya ditentukan oleh kualitas dan kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah sebagai seorang nahkoda di sekolah akan berdampak pada peningkatan kualitas siswa dan para guru. Sayangnya, di Indonesia hingga kini peran kepala sekolah masih dianggap sekadar pekerjaan administratif dan kebanyakan tidak terlibat dalam upaya perbaikan kualitas pengajaran.

Dalam media Suara Pembaruan edisi Januari 11, 2020 menjelaskan bahwa Daniel Suryadarma, anggota tim penelitian SMERU mengobservasi 20 sekolah dasar dan 5 madrasah di Karawang. Mereka pun mendapati hanya terdapat persentase kecil pimpinan sekolah yang memiliki semangat membenahi pembelajaran siswa. Hal ini tentu saja mengejutkan semua pihak yang menaruh minat pada dunia pendidikan.

Hasilnya adalah 60% lebih dari 25 kepala sekolah menyatakan target mereka adalah memastikan siswa kelas 6 memiliki nilai ujian yang baik. Hanya 20% yang bertujuan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah mereka. Ini salah satu gap [celah] yang sangat kontras. Bagaimana mungkin seorang kepala sekolah hanya memikirkan nilai ujian nasional yang bisa dimanipulasi dibandingkan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolahnya.

Sangat sedikit dari kepala sekolah tersebut - hanya 26% - yang berinisiatif mengamati proses belajar di dalam kelas, setidaknya sekali dalam satu bulan. Ironisnya, tim SMERU juga menemukan bahwa mayoritas kepala sekolah sudah merasa puas dengan kinerja guru-guru yang tergolong buruk – 2,5 dari 8,0 berdasarkan instrumen SMERU.

Apa yang mau disampaikan dari data-data di atas adalah kualitas pribadi seorang pemimpin akan turut mempengaruhi kualitas organisasi yang dipimpinnya. Kepala sekolah-kepala sekolah yang menjadi sampel penelitian SMERU bisa menjadi gambaran umum kepala sekolah di negara kita. Memang masih banyak kepala sekolah yang berintegritas dan berkualitas, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan kepala sekolah yang punya kemampuan suam-suam kuku.

Baca Juga: Sudah Saatnya Ujian Nasional Dihapus

Jika kualitas sebagian besar kepala sekolah di Indonesia seperti yang ditampilkan oleh tim SMERU, pertanyaan sederhananya adalah pendidikan kita mau dibawa kemana? Kalau ingin kualitas pendidikan kita meningkat, tidak salah jika semuanya dimulai dari memperbaiki kualitas perangkat pendidik di sekolah. Marwah seorang kepala sekolah sebagai pemimpin yang visioner dan memajukan kualitas Pendidikan di sekolahnya adalah kriteria untuk menjadi seorang kepala sekolah.

Pelajaran dari luar negeri: harus cakap memimpin guru

Sameer Sampat, seorang peneliti sekaligus pendiri organisasi pendidikan Global School Leaders (GSL) menceritakan beberapa inisiatif yang dilakukan organisasinya di negara lain dalam memperbaiki kualitas kepala sekolah. Di India misalnya, organisasinya menjalankan Institut Kepemimpinan Sekolah India (ISLI) yang telah melatih 600 kepala sekolah di lima kota sejak 2012.

Organisasinya juga menginisiasi program serupa di Kenya dan mendampingi lebih dari 70 kepala sekolah mulai tahun 2019. Mereka menemukan beberapa karakter kunci yang harus dimiliki kepala sekolah yang baik, yang benar-benar bisa meningkatkan performa siswa.

Pertama, fokus pada inisiatif yang meningkatkan proses pembelajaran. Kedua, mereka harus benar-benar cakap dalam memimpin dan mengarahkan guru lain. Hasilnya bisa dilihat dalam perkembangan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah dampingan mereka di India, seperti kenaikan persentase siswa - dari 19% menjadi 29% - yang memiliki capaian matematika dan sains di atas rata-rata, setelah intervensi ini dilakukan.

Untuk bisa menghasilkan komunitas belajar yang bagus di level sekolah, sekolah itu sendiri justru yang harus jadi komunitas belajar. Pimpinannya belajar, gurunya belajar, siswanya belajar, semua belajar. Prinsip yang mereka tanamkan adalah sama-sama belajar dan belajar bersama. Hasilnya pun dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan siswa di bidang matematika dan sains.

Perlunya Peningkatan Kualitas Guru

Setelah pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi kembali di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), maka anggaran pendidikan yang semulanya Rp 35,7 triliun menjadi Rp 74 triliun. Hal ini karena adanya penambahan dari anggaran pendidikan tinggi senilai Rp 39 triliun. Jumlah yang fantastis dan berguna jika dikelolah dengan baik.

Baca Juga: Membangun Bangsa dimulai Dengan Membangun Pendidikan

Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji mengatakan, dengan mengelola anggaran pendidikan yang jumlahnya semakin meningkat, Kemdikbud harus segera merampungkan blue print atau cetak biru pendidikan, sehingga anggaran triliun rupiah dapat memberi dampak yang positif.

“Mengelola anggaran ini butuh adanya blue print, tujuannya untuk menghindari uang triliun rupiah melayang tanpa ada hasilnya, karena terlihat 20 tahun anggaran pendidikan terus meningkat tetapi kemampuan anak-anak Indonesia stagnan,” kata Indra kepada Beritasatu.com, (11/1/2020).

Tentu pada akhirnya kita semua berharap Kemdikbud fokus pada masalah dasar pendidikan yakni mutu guru. Alokasi anggaran harus berpihak pada pelatihan guru mulai dari revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan hingga pelatihan guru yang berkelanjutan. Pelatihan guru yang berkelanjutan selalu dengan harapan kualitas yang mereka miliki akan semakin meningkat. Dengan demikian, kualitas pendidikan yang diharapkan dapat terwujud dan kita tidak lagi tertinggal dari negara-negara maju lainnya.

Masalah pendidikan selalu berkaitan dengan mutu. Jadi fokus Kemdikbud adalah membenahi pelatihan guru agar benar-benar mampuni dan terukur. Kalau ingin membangun sumber daya manusia yang unggul maka pendidikan juga harus unggul. Peningkatan sumber daya manusia selalu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan.

Sudah Saatnya Ujian Nasional Dihapus

Niat baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menghapus Ujian Nasional (UN) ternyata memunculkan pro dan kontra. Namun, Menteri Nadiem yakin penghapusan UN akan lebih mengukur kemampuan siswa, guru dan juga sekolah. Benarkah ini langkah yang benar dalam memperbaiki mutu pendidikan?

Mas menteri memutuskan mengganti Ujian Nasional dengan metode asesmen kompetensi minimum. Hal ini turut didukung dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh asesmen Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Penilaian yang dilakukan dalam survei itu terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Kebijakan tersebut diharapkan mendorong peserta didik berpikir logis, berprestasi sesuai kompetensi dan mengasah karakter siswa lebih baik. Selain itu, guru juga ditantang agar menerapkan proses belajar dua arah. Proses belajar yang dapat dipahami siswa dan bukan sekadar hafalan semata. Sehingga pembelajaran dalam kelas lebih hidup dan komunikatif.

Menurut pengamat pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis, Indra Charismiadji, metode PISA dan TIMSS berupa ujian dengan soal yang mengandalkan nalar. Dia menyatakan soal-soal ini bukan tipe yang bisa dijawab dengan hafalan. “Jadi, siswa tidak bisa menyontek,” dalam Koran Tempo, Sabtu, 14 Desember 2019.

Menurutnya selama ini UN tidak dapat menunjukkan ukuran dan kualitas siswa yang sesungguhnya. Sebab, dalam banyak pengalaman ketika UN ternyata ada manipulasi. Terdapat dua konteks manipulasi yakni manipulasi negatif seperti bocoran (kunci jawaban) dan nilai serta manipulasi positif dengan model bimbel (bimbingan belajar) yang mengajarkan cara mengerjakan soal UN. Indra menuturkan adanya UN membuat anak belajar bagaimana mengerjakan soal secara cepat dibanding memahami penerapan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya siswa yang dihasilkan adalah siswa yang mampu mengerjakan soal dengan cepat, tetapi gagap menerapkan materi pelajarannya dalam kehidupan nyata. Nilai bagus memang terlihat keren, tetapi jika tidak mampu mengaplikasinya dalam kehidupan nyata akan menjadi nihil. Itulah problem utama yang sedang dihadapi oleh pendidikan kita.

Salah satu contoh paling nyata saat ini adalah siswa/I Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mereka dituntut untuk mendapatkan nilai UN setinggi-tingginya, tetapi sekolah lupa untuk menyiapkan mereka kompentensi dan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Soft skill yang seharusnya sudah diajarkan sejak bangku sekolah tidak diperhatikan.

Baca Juga: Bekerja Menggunakan Gadget

Pemerintah malah asyik meningkatkan tuntutan mereka kepada siswa agar mendapatkan nilai bagus saat UN. Alhasil generasi yang dihasilkan adalah generasi yang penuh tekanan. Siswa tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat karena adanya tuntutan mendapatkan nilai UN yang tinggi.

Menurut Indra Charismiajdi untuk mencetak SDM unggul, yang harus diajarkan kepada generasi saat ini adalah keterampilan sosial-emosional, antara lain Problem Solving (Mampu memecahkan masalah), Ressilience (Ketangguhan), Control (Pengendalian), Teamwork (Kerja sama tim), Initiative (Prakarya), Confidence (Kepercayaan diri) dan Ethics (Etika).

Sifat-sifat tersebut harus tertanam dengan baik agar generasi masa depan yang dihasilkan baik melalui sistem pendidikan formal maupun nonformal bisa mencetak SDM unggul, yang berdaya kreatifitas tinggi dan mampu berinovasi.

Jika dilihat secara jernih UN telah membuat siswa hanya mengalir dalam sebuah sistem. Siswa dituntut mendapatkan nilai tinggi, tetapi ketika terjun ke dunia kerja malah tidak bisa melakukan apa-apa. Yang sering kita temukan adalah peserta didik hanya disiapkan untuk mengikuti UN bukan menyiapkan sotfskill dan tuntutan di dunia kerja. 

Tidak adil jika sekolah hanya menyiapkan siswanya menghafal dan mengerjakan soal-soal dengan baik tetapi tidak melatih softskill. Padahal soft sklill itulah yang dibutuhkan ketika mereka berada di luar sekolah. 

Pendidikan Seperti Apa yang Kita Harapkan?

Mencetak pemimpin masa depan sebagaimana yang disampaikan oleh Mentri Nadiem Makarim bertujuan untuk menciptakan SDM yang unggul. Sebagaimana disampaikan oleh Liputan 6.com pada Rabu (4/12/2019) semuanya diawali dengan "Kemerdekaan harus turun terus. Lembaga perguruan tinggi merdeka dari berbagai macam regulasi dan birokratisasi. Para pendidik dan dosen juga dimerdekakan dari birokrasi. Sebab kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, agreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar.”

Kita tidak bisa terus-terusan berada dalam situasi buruk seperti ini. Sistem pendidikan yang diterapkan selama ini adalah system Pendidikan untuk menyiapkan generasi pekerja. Karena itu, materi dan sistem pelajaran untuk ke depannya diharapkan agar menyiapkan siswa untuk menjadi inovator dan pencipta. Karena itu, perlu ada pembaharuan dalam pendidikan kita agar apa yang menjadi kecemasan dan harapan presiden Jokowi dapat terwujud.

Untuk memacu prestasi pendidikan Indonesia, sistem pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics atau STEAM mulai diterapkan dalam pendidikan kita. Ini merupakan sebuah model pembelajaran populer di tingkat dunia yang efektif dalam menerapkan Pembelajaran Tematik Integratif (PTI) karena menggabungkan lima bidang pokok dalam pendidikan yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, matematika, seni dan rekayasa.

Metode tersebut mengajak siswa untuk mengintegrasikan mata pelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran melibatkan enam keahlian utama bagi siswa di abad ke-21, yaitu, kolaborasi, kreatif, berpikir kritis, berpikir secara komputasional, pemahaman budaya, serta mandiri dalam belajar dan berkarir.

Pembelajaran STEAM adalah langkah selanjutnya dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia nyata dan siap dalam persaingan global. Sebab, Science, technology, engineering, art and mathematics adalah mata pelajaran yang saling berkaitan dalam kehidupan keseharian kita. Keempat bidang itu, saling kait mengait dan tak bisa berdiri sendiri. 

Namun, selama ini keempatnya dipelajari terpisah-pisah, jadi seolah-olah hanya bisa dipahami secara teori. Padahal, keempatnya penting dikuasai oleh anak didik supaya mereka bisa memecahkan masalah dalam dunia kerja, masyarakat, dan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kita tidak akan mampu menciptakan 1000 startup baru jika sistem pendidikan kita masih seperti ini. Belum lagi jika kita berbicara tentang kesejahteraan guru. Atau tugas mereka yang semakin menumpuk karena tuntutan dari pemerintah yang pada akhirnya mereka tidak bisa fokus untuk mengajar. Maka masalahnya akan semakin banyak.  Karena itu, sistem pendidikan kita perlu diubah agar apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045 nanti dapat terwujud.

Jika UN tidak mampu menghasilkan siswa yang bisa berinovasi, kolaborasi, dan pencipta, masihkah UN diperlukan?